Raperda Perpasaran Wajibkan Pusat Perbelanjaan Sediakan Ruang untuk UMKM
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta kembali menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perpasaran bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait
Jadi angka 20 persen lantai efektif di setiap pusat berbelanjaan kita sepakati wajib diberikan untuk UMKM
Dalam rapat kali ini disepakati kewajiban seluruh pusat berbelanjaan di Ibukota untuk menyediakan ruang usaha sebesar 20 persen bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diatur dalam raperda.
"Jadi angka 20 persen lantai efektif di setiap pusat berbelanjaan kita sepakati wajib diberikan untuk UMKM," ujar Bestari Barus, anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/9).
Biro Perekonomian Diminta Matangkan Rencana Induk PerpasaranIa menjelaskan, ketentuan ini diatur dalam Pasal 45 Raperda tentang Perpasaran. Di mana setiap pengelola pusat perbelanjaan diberikan tanggung jawab untuk turut serta memberdayakan UMKM dan Industri Kecil Menengah (IKM) melalui pola kemitraan.
Di tempat yang sama, Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta, Sri Haryati menyetujui kewajiban pengelola pusat perbelanjaan memberikan ruang 20 persen bagi UMKM dan IKM ini diatur kembali dalam Raperda tentang Perpasaran. Pengelola pusat perbelanjaan yang dimaksud termasuk mal, supermarket, hypermarket dan sebagainya.
"Karena kita di sini ingin memberikan peluang bagi UMKM untuk mengembangkan usaha," tandasnya.
